Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (PKPPKD) Universitas Mulawarman Samarinda Dr Aji Sofyan Effendi menilai saat ini Provinsi Kalimantan Timur sudah disalip Provinsi Kalimantan Tengah dalam rencana pemindahan ibu kota negara.
"Kaltim masih berupaya melobi, sementara lobi oleh Kalteng sudah jalan. Bahkan Kalteng sudah membentuk tim lobi pemindahan ibu kota negara agar bisa ke Kalteng dan mereka bermukim di Jakarta untuk mempermudah koordinasi dengan pusat," kata Aji Sofyan, Minggu (30/6/2019).
Ia menilai bahwa di luar lobi, peluang Kaltim lebih besar ketimbang Kalteng untuk menjadi ibu kota, karena berbagai kelebihan yang ada seperti ada bandara di Balikpapan dan Samarinda. Selain itu, di Balikpapan dan Samarinda juga ada pelabuhan peti kemas serta pelabuhan penumpang, lahan yang dibutuhkan untuk lokasi ibu kota pun sudah siap, dan sejumlah keunggulan lain.
"Banyak keunggulan yang dimiliki Kaltim, jadi masih ada peluang untuk menjadi ibu kota asalkan mulai sekarang kita menyiapkan segala sesuatunya. Akan banyak keuntungan jika Kaltim jadi ibu kota negara, termasuk keuntungan dari sisi pertumbuhan ekonomi," ujar pengamat ekonomi ini.
Jika Kaltim jadi ibu kota negara, akan ada sekitar 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) dari semua kementerian yang pindah ke Kaltim, termasuk pusat militer pun akan pindah yang rencananya dimulai pada 2024.
Dalam langkah awal, untuk pembangunan fasilitas perkantoran tersebut tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, makan, minum, dan kebutuhan lain sehingga dari sisi ekonomi mikro akan tumbuh.
"Selanjutnya, pertumbuhan eknomi dipastikan akan naik mengingat sirkulasi demokrasi ekonomi bergerak dari Jakarta dengan perputaran uang yang ratusan triliun ke Kaltim, permintaan barang dan jasa naik. Sisi ekonomi mikro akan menyerap tenaga kerja, perumahan, kuliner, dan 1,5 juta ASN perlu listrik, air bersih dan sejumlah kebutuhan lainnya," kata Aji.
Kalimantan Tengah Lebih Unggul Dibanding Kaltim Untuk ibukota Negara
Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (PKPPKD) Universitas Mulawarman Samarinda Dr Aji Sofyan Effendi menilai saat ini Provinsi Kalimantan Timur sudah disalip Provinsi Kalimantan Tengah dalam rencana pemindahan ibu kota negara.
"Kaltim masih berupaya melobi, sementara lobi oleh Kalteng sudah jalan. Bahkan Kalteng sudah membentuk tim lobi pemindahan ibu kota negara agar bisa ke Kalteng dan mereka bermukim di Jakarta untuk mempermudah koordinasi dengan pusat," kata Aji Sofyan, Minggu (30/6/2019).
Ia menilai bahwa di luar lobi, peluang Kaltim lebih besar ketimbang Kalteng untuk menjadi ibu kota, karena berbagai kelebihan yang ada seperti ada bandara di Balikpapan dan Samarinda. Selain itu, di Balikpapan dan Samarinda juga ada pelabuhan peti kemas serta pelabuhan penumpang, lahan yang dibutuhkan untuk lokasi ibu kota pun sudah siap, dan sejumlah keunggulan lain.
"Banyak keunggulan yang dimiliki Kaltim, jadi masih ada peluang untuk menjadi ibu kota asalkan mulai sekarang kita menyiapkan segala sesuatunya. Akan banyak keuntungan jika Kaltim jadi ibu kota negara, termasuk keuntungan dari sisi pertumbuhan ekonomi," ujar pengamat ekonomi ini.
Jika Kaltim jadi ibu kota negara, akan ada sekitar 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) dari semua kementerian yang pindah ke Kaltim, termasuk pusat militer pun akan pindah yang rencananya dimulai pada 2024.
Dalam langkah awal, untuk pembangunan fasilitas perkantoran tersebut tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, makan, minum, dan kebutuhan lain sehingga dari sisi ekonomi mikro akan tumbuh.
"Selanjutnya, pertumbuhan eknomi dipastikan akan naik mengingat sirkulasi demokrasi ekonomi bergerak dari Jakarta dengan perputaran uang yang ratusan triliun ke Kaltim, permintaan barang dan jasa naik. Sisi ekonomi mikro akan menyerap tenaga kerja, perumahan, kuliner, dan 1,5 juta ASN perlu listrik, air bersih dan sejumlah kebutuhan lainnya," kata Aji.
Biaya Pindah ibukota ke Kalimantan Tengah sebesar Rp466 Triliun
erdasarkan hasil kajian Bappenas, Jumat (7/6), Rp 466 triliun ini didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru, yaitu APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.
Kawasan Ibu Kota ini nantinya terbagi dalam tiga komponen. Pertama, fungsi utama, yang terdiri dari gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI.
Komponen pertama ini akan dibangun dengan anggaran Rp 32,7 triliun. Di mana khusus untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan bersumber dari APBN.
Komponen kedua, kawasan ibu kota ini terdiri dari rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun total anggaran pembangunan sebesar Rp 265,1 triiliun. Mengenai sumber pendanaan, dalam komponen ini tidak ada yang berasal dari APBN, semua akan berkonsep KPBU dan murni swasta.
Kemudian komponen ketiga, yaitu merupakan fungsi pendukung. Kawasan pendukung ini terdiri dari sarana dan prasaran (jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah; sarana olah raga), ruang terbuka hijau.
Kawasan pendukung ini akan dibangun dengan anggaran Rp 160,2 triliun. Adapun untuk fasilitas sarana dan prasarana dibangun dengan skema KPBU dan ruang terbuka hijau dibangun dengan APBN. Terakhir, pemerintah tetap menganggarkan untuk pengadaan lahan. Hanya saja, anggaran untuk ini tidaklah besar, hanya Rp 8 triliun
Subscribe to:
Posts (Atom)